Purbaya Yudhi Sadewa Ancam Cabut Anggaran FLPP Jika Realisasi Gagal
aldohamagazine – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dia akan menarik anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026 jika penyalurannya tidak maksimal tahun ini. Dia mengambil langkah ini untuk memastikan pemerintah mengalihkan dana ke sektor lain yang lebih produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat.
“Baca Juga: Prabowo Desak Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Segera Dimulai”
Pengalihan Anggaran FLPP ke Program Pemerintah Lain Jika Serapan Tidak Maksimal
Purbaya menjelaskan bahwa jika penyerapan FLPP tidak mencapai 100 persen. Pemerintah akan mengambil kembali anggaran tersebut dan memindahkannya ke program lain yang lebih siap digunakan. Ia menegaskan bahwa dia telah menyampaikan kebijakan ini kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. “Kalau uangnya tidak terpakai, saya akan ambil dan sebarkan ke program yang lebih siap,” ujarnya.
Realisasi KPR FLPP Tahun 2025 Meningkat dengan Kuota Tambahan 350 Ribu Unit
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah menambah kuota FLPP tahun 2025 menjadi 350 ribu unit. Hingga 26 September 2025, penyalur KPR FLPP sudah mencapai 183.058 unit. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 151.902 unit pada periode yang sama. Meski demikian, pemerintah masih memiliki kuota sekitar 100 ribu unit. Maruarar menambahkan bahwa pemerintah terus mempercepat proses penyaluran agar mereka dapat memenuhi target pencapaian kuota. Selain itu, ia berharap masyarakat semakin terbantu dalam memiliki rumah layak melalui program FLPP yang pemerintah terus tingkatkan kualitasnya. Pemerintah juga melakukan evaluasi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Komposisi Penerima Manfaat FLPP: Didominasi Karyawan Swasta
Ara memaparkan bahwa penerima manfaat FLPP paling banyak berasal dari karyawan swasta dengan persentase 75,15 persen. Disusul wiraswasta 12,91 persen, PNS 7,04 persen. TNI/Polri 1,97 persen, dan kategori lainnya 2,92 persen. Hal ini menunjukkan program subsidi perumahan lebih menyasar masyarakat produktif dan pekerja sektor formal. Selain itu, data ini mengindikasikan bahwa program FLPP berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan kebutuhan rumah yang berbeda-beda. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses dan kemudahan agar lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat dari subsidi tersebut.
“Baca Juga: Redmi Bluetooth Speaker 2 Meluncur, Suara Kuat dan Desain Ringkas”
Upaya Pemerintah Mengatasi Kekurangan Rumah dengan Program FLPP Subsidi
Maruarar juga menyoroti masih adanya 9,9 juta orang di Indonesia yang belum memiliki rumah. Program FLPP menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. “Rata-rata rumah subsidi hanya 220 ribu per tahun, tapi kini naik menjadi 350 ribu unit sejak awal kepemimpinan Presiden saat ini,” ujarnya. Pemerintah optimis program ini dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya efektivitas penyaluran anggaran FLPP untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengalihan anggaran ke sektor lain bertujuan agar dana publik tidak mengendap tanpa manfaat nyata. Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait melaporkan capaian positif dengan peningkatan realisasi KPR FLPP di tengah penambahan kuota besar. Komposisi penerima yang dominan berasal dari karyawan swasta menunjukkan sasaran program yang tepat guna. Dengan lebih dari 9 juta penduduk yang masih kekurangan rumah, program subsidi FLPP tetap menjadi prioritas strategis pemerintah.
About the Author
