Microsoft Cabut Azure dari Israel usai Isu Pengawasan Gaza

aldohamagazine – Microsoft secara resmi menghentikan sebagian layanan komputasi awan Azure yang digunakan oleh unit militer Israel. Setelah penyelidikan internal menemukan bukti penggunaan teknologi tersebut untuk pengawasan massal terhadap warga sipil Palestina di Gaza, perusahaan mengambil keputusan ini. Vice Chair dan President Microsoft, Brad Smith. Mengumumkan langkah tersebut dan menegaskan bahwa perusahaan tidak mendukung penggunaan teknologi yang melanggar hak asasi manusia.

Smith menegaskan bahwa Microsoft tidak pernah menyediakan layanan yang memungkinkan pengawasan terhadap warga sipil, dan perusahaan telah menerapkan prinsip ini secara konsisten di seluruh dunia selama lebih dari dua dekade. Pada 15 Agustus 2025, Microsoft memulai penyelidikan internal sebagai respons terhadap laporan investigatif dari The Guardian. Majalah +972, dan Local Call yang mengungkap bahwa Unit 8200—unit intelijen militer elite Israel—menggunakan layanan Azure untuk kegiatan pengawasan.

Laporan Investigasi Ungkap Penggunaan Cloud Microsoft untuk Pengawasan Warga Gaza

Media yang menerbitkan laporan pada awal Agustus 2025 mengklaim bahwa Unit 8200 menggunakan Azure untuk membangun gudang data raksasa. Mereka menuduh infrastruktur tersebut menyimpan jutaan panggilan telepon yang disadap dari warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Pada Mei, penyelidikan internal pertama Microsoft tidak menemukan pelanggaran. Tetapi investigasi kedua kemudian menguatkan sejumlah temuan dalam laporan tersebut, termasuk penggunaan layanan penyimpanan dan kecerdasan buatan dari Azure.

Meskipun Microsoft menghentikan layanan untuk unit militer tersebut. Smith menegaskan bahwa perusahaan tetap menyediakan dukungan keamanan siber bagi pemerintah Israel dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Ia juga menambahkan bahwa Microsoft mengendalikan sepenuhnya produk dan layanan yang ditawarkan. Serta menetapkan batasan kerja sama berdasarkan nilai dan prinsip perusahaan.

Tekanan Internal dari Karyawan dan Gerakan “No Azure for Apartheid”

Gerakan “No Azure for Apartheid” menyambut baik langkah tersebut, meski menganggapnya belum cukup tegas. Kelompok ini meminta pemutusan semua kontrak Microsoft dengan militer dan pemerintah Israel. Mereka menyebut keputusan ini sebagai langkah bersejarah, karena menjadi yang pertama dari perusahaan teknologi besar AS yang menarik layanan dari militer Israel sejak konflik Gaza kembali memanas.

Gerakan ini telah mengorganisasi sejumlah aksi protes, termasuk mengganggu acara perusahaan dan menduduki kantor pusat Microsoft di Redmond. Aksi tersebut menyebabkan beberapa karyawan ditangkap dan diberhentikan. Mereka menilai bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk tidak terlibat dalam konflik yang menyebabkan pelanggaran HAM berat.

Google dan Amazon Juga Hadapi Tekanan Serupa atas Kontrak Proyek Nimbus

Microsoft bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang mendapat tekanan atas kerja samanya dengan pemerintah Israel. Google dan Amazon juga menghadapi kritik tajam terkait keterlibatan dalam Proyek Nimbus—kontrak senilai 1,2 miliar dolar AS untuk menyediakan layanan cloud kepada Israel.

Banyak pihak secara luas mengkritik Proyek Nimbus karena mereka menilai proyek ini berisiko memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina. Kampanye internasional dan organisasi HAM terus menekan perusahaan-perusahaan teknologi agar menghentikan kerja sama yang mereka anggap berkontribusi pada tindakan represif di wilayah pendudukan.

PBB Peringatkan Perusahaan Teknologi atas Risiko Terlibat dalam Kejahatan Kemanusiaan

Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di wilayah Palestina, memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Google. Dan Amazon bisa terlibat secara tidak langsung dalam kejahatan kemanusiaan. Dalam laporannya, Albanese menyebut bahwa kontrak teknologi dengan pemerintah Israel berisiko memperkuat praktik pengawasan massal dan pelanggaran hukum internasional.

Microsoft menarik sebagian layanan Azure sebagai contoh konkret penerapan prinsip etika dalam dunia teknologi. Namun, banyak pihak masih mempertanyakan sejauh mana perusahaan teknologi bersedia bertindak menghindari keterlibatan dalam konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan tekanan publik dan karyawan yang terus meningkat. Perusahaan-perusahaan besar kini menghadapi pilihan strategis antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab moral global.