Pemerintah Resmi Miliki 63% Saham Freeport Indonesia

setnis Oktober 16, 2025

aldohamagazine – Pemerintah Indonesia resmi menambah kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%, sehingga porsi saham menjadi 63% dari sebelumnya 51,23%. Penambahan ini diumumkan langsung oleh CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, setelah mencapai kesepakatan dengan Freeport-McMoRan Inc. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sumber daya tambang tembaga dan emas terbesar di Papua. Kenaikan kepemilikan saham ini sekaligus menjadi bagian dari perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI hingga 2061, setelah sebelumnya berakhir pada 2041.

Kesepakatan Divestasi 12% Saham Sebagai Bagian Strategi Nasional

Penambahan saham pemerintah Indonesia ini merupakan hasil kesepakatan prinsip (principal agreement) dengan Freeport-McMoRan Inc. Menurut Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara, proses ini sudah disepakati secara bersama. Dengan kepemilikan mayoritas 63%, pemerintah kini memiliki kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis di Freeport. Langkah ini tidak hanya soal penguasaan saham, tapi juga memastikan kelangsungan operasional tambang dalam jangka panjang. Perpanjangan IUPK sampai 2061 memberikan kepastian agar produksi tembaga dan emas dapat berjalan stabil dan berkelanjutan.

Dampak Positif Kepemilikan Mayoritas bagi Perekonomian Nasional

Peningkatan porsi saham membawa dampak positif signifikan bagi keuangan negara. Dengan saham mayoritas, pemerintah akan memperoleh bagian lebih besar dari royalti, pajak, dividen, dan ekspor hasil tambang. Proyeksi menunjukkan dividen yang diterima negara dapat meningkat hingga 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kontrol penuh terhadap kebijakan perusahaan memungkinkan pengelolaan tambang yang transparan dan bertanggung jawab. Hal ini mendukung stabilitas industri tambang dan memberi ruang bagi pemerintah untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi rakyat Indonesia.

Transfer Teknologi dan Penguatan Kemandirian Pertambangan Nasional

Selain keuntungan ekonomi, divestasi saham ini membuka peluang besar untuk transfer teknologi dari Freeport ke Indonesia. Sebagai pemegang saham mayoritas, pemerintah dapat lebih leluasa mengatur kebijakan alih teknologi dan pengelolaan cadangan tambang. Ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu menguasai teknologi pertambangan modern. Dengan kemampuan teknologi yang meningkat, kemandirian pengelolaan sumber daya alam akan semakin kuat, sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Manfaat Langsung bagi Masyarakat Papua dan Pembangunan Daerah

Divestasi saham Freeport Indonesia memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Freeport akan membangun dua universitas dan dua rumah sakit di wilayah tersebut. Setelah tahun 2041, pemerintah juga akan mengalokasikan sebagian saham kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua, agar masyarakat lokal dapat menikmati hasil tambang di tanah mereka sendiri. Pemerintah akan memfokuskan dana bagi hasil dari tambang untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Papua guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan kepemilikan saham 63%, Indonesia menunjukkan kedaulatan penuh atas kekayaan alamnya. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi ekonomi nasional, tetapi juga memastikan hasil kekayaan alam dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat, khususnya masyarakat Papua. Pengelolaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan akan membawa masa depan cerah bagi industri pertambangan serta pembangunan daerah di Indonesia.