Meta Dikabarkan Raih Rp50 T dari Iklan Scam China
aldohamagazine – Meta, perusahaan induk Facebook, WhatsApp, dan Instagram, menghadapi tuduhan serius karena perusahaan memanfaatkan iklan scam dari pengiklan Cina untuk mendapatkan keuntungan. Dokumen internal yang diperoleh Reuters menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan miliaran dolar dari aktivitas penipuan, perjudian ilegal, pornografi, dan konten terlarang lainnya. Skandal ini menimbulkan pertanyaan etika besar tentang bagaimana perusahaan teknologi global lebih memprioritaskan pendapatan daripada melindungi pengguna. Selain itu, skandal ini merugikan jutaan pengguna di Amerika Utara, Taiwan, dan negara lain, serta menunjukkan bagaimana sistem internal Meta memungkinkan praktik bisnis berisiko terus berjalan.
“Baca Juga: Google Translate Hadirkan AI, Streak, dan Live Translate”
Kontribusi Pengiklan Cina Terhadap Pendapatan Meta
Pada 2024, pengiklan Cina menyumbang lebih dari 18 miliar dolar AS, sekitar Rp 300 triliun, atau lebih dari 10% total keuntungan global Meta. Data internal menunjukkan bahwa sekitar 19% dari keuntungan tersebut—sekitar 3 miliar dolar AS atau Rp 50 triliun—berasal dari iklan ilegal atau scam. Pengiklan ini menargetkan pengguna dengan skema canggih, termasuk penipuan finansial dan promosi konten dewasa. Dokumen menyebutkan bahwa meski Meta melarang platformnya di Cina, perusahaan tetap menerima uang dari pengiklan Cina melalui jaringan agen atau reseller tingkat atas yang beroperasi secara resmi.
Sistem Whitelisting Memperkuat Risiko Penipuan
Meta menerapkan sistem whitelisting untuk 11 agen pengiklan di Cina dan memberikan mereka status istimewa. Ketika AI otomatis mendeteksi iklan mencurigakan dari agen ini, perusahaan tidak langsung menghapus iklan tersebut. Sebaliknya, tim manusia meninjau iklan, yang memakan waktu beberapa hari. Memo internal menyatakan, “Waktu tambahan untuk tinjauan sekunder manusia cukup bagi scammer mencapai tujuan mereka.” Akibatnya, scammer menipu jutaan pengguna sebelum perusahaan menjalankan tindakan penegakan. Sistem ini menunjukkan dilema internal perusahaan antara mengejar pendapatan dan menjaga keamanan pengguna.
Kasus Beijing Tengze Technology dan Pelanggaran Skala Besar
Salah satu contoh nyata adalah Beijing Tengze Technology Co Ltd, termasuk dalam daftar “200 Pengiklan Teratas” global Meta. Investigasi menunjukkan lebih dari setengah iklan mereka melanggar aturan penipuan. Alamat kantor yang terdaftar ternyata fiktif, namun Meta hanya menaikkan biaya sebagai penalti, bukan melakukan pemblokiran. Pegawai internal sempat memperingatkan manajemen pada April 2024 agar melakukan “investasi signifikan untuk mengurangi kerugian yang bertumbuh.” Satuan tugas khusus kemudian dibentuk dan berhasil menurunkan iklan ilegal dari 19% ke 9%, menandakan upaya sementara untuk mengendalikan risiko.
“Baca Juga: Dying Light: The Beast Tambahkan Tingkat Kesulitan Tertinggi”
Strategi Perusahaan dan Lonjakan Iklan Ilegal di 2025
Namun, perbaikan ini bersifat sementara. Perubahan strategi integrasi di bawah arahan CEO Mark Zuckerberg membubarkan satuan tugas, membuka batasan lebih luas untuk agen pengiklan Cina. Pada Mei 2025, staf Meta menemukan 800 akun yang menayangkan senjata, perjudian, dan konten dewasa menghasilkan 28 juta dolar AS. Meskipun melanggar aturan, manajemen menolak menghukum agen utama karena “dampak pendapatan” dianggap terlalu tinggi. Akibatnya, rasio iklan penipuan kembali meningkat menjadi 16% pada pertengahan 2025. Dokumen internal menyatakan bahwa keputusan manajemen menunjukkan prioritas utama tetap pada pendapatan, bukan perlindungan pengguna.
Skandal ini menyoroti dilema besar yang dihadapi perusahaan teknologi global: menyeimbangkan keuntungan finansial dan tanggung jawab etis. Upaya internal berhasil mengurangi iklan ilegal sementara, tetapi keputusan manajemen jangka panjang berpotensi merusak reputasi perusahaan. Ke depannya, tekanan publik dan regulasi kemungkinan akan memaksa Meta meninjau ulang praktik bisnisnya, terutama terkait hubungan dengan pengiklan asing. Kasus ini juga mengingatkan pengguna dan regulator untuk tetap waspada terhadap mekanisme monetisasi yang berpotensi merugikan masyarakat digital.