Trump Putuskan AS Keluar dari PBB dan 66 Organisasi

aldohamagazine – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana besar untuk menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya. Keputusan ini mencakup penghentian partisipasi sekaligus pemutusan seluruh pendanaan AS terhadap lembaga-lembaga tersebut. Pengumuman ini disampaikan melalui memorandum presiden yang dibagikan Gedung Putih pada Rabu malam, 7 Januari 2026.

Dalam memorandum tersebut, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya mengambil langkah ini setelah meninjau secara menyeluruh berbagai organisasi, konvensi, dan perjanjian internasional. Ia menilai sejumlah entitas bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Trump menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan lagi mendukung forum internasional yang dianggap merugikan kedaulatan serta kebijakan luar negeri AS.

Langkah ini menjadi salah satu keputusan paling drastis dalam hubungan AS dengan sistem multilateral global. Penarikan ini juga menandai kelanjutan pendekatan Trump yang skeptis terhadap peran PBB dan organisasi internasional sejak masa jabatan pertamanya.

Daftar Organisasi yang Ditinggalkan Amerika Serikat

Gedung Putih merilis daftar rinci organisasi yang akan Amerika Serikat tinggalkan. Dari total 66 entitas, pemerintah AS mengategorikan 35 di antaranya sebagai organisasi non-PBB. Beberapa lembaga penting dalam daftar tersebut mencakup Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau IPCC, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, serta Uni Internasional untuk Konservasi Alam.

Meski mencantumkan IPCC sebagai organisasi non-PBB, pemerintah AS mengakui bahwa badan tersebut berada di bawah naungan PBB. IPCC mengoordinasikan para ilmuwan dunia untuk menilai bukti ilmiah terkait perubahan iklim dan menyusun laporan berkala. Para pembuat kebijakan global kerap menggunakan laporan tersebut sebagai rujukan utama.

Selain itu, Amerika Serikat juga akan menarik diri dari 31 entitas resmi PBB. Daftar ini mencakup Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, Dana Demokrasi PBB, serta Dana Kependudukan PBB atau UNFPA. UNFPA berperan penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mendukung program perencanaan keluarga di negara berkembang.

Pemerintah AS juga akan menghentikan keterlibatannya dengan beberapa lembaga lain yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan di wilayah konflik. Salah satunya adalah Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata. Langkah ini berpotensi memengaruhi berbagai program kemanusiaan global.

Alasan Trump dan Sikap Gedung Putih terhadap PBB

Trump secara konsisten menyatakan keinginannya agar Amerika Serikat mengurangi keterlibatan dalam forum multilateral. Ia berpendapat bahwa AS terlalu sering menanggung beban finansial tanpa memperoleh manfaat sepadan. Gedung Putih menilai banyak organisasi internasional tidak sejalan dengan prioritas kebijakan dalam negeri dan luar negeri AS.

Meski demikian, Trump tetap aktif memengaruhi dinamika internasional. Pada Oktober tahun lalu, pemerintahannya mengancam menjatuhkan sanksi terhadap diplomat yang menyetujui pungutan bahan bakar kapal pencemar lingkungan. Ancaman tersebut menyebabkan kesepakatan internasional itu tertunda selama satu tahun.

Pemerintahan Trump juga menjatuhkan sanksi terhadap Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese. Pemerintah mengambil langkah ini setelah Albanese merilis laporan mengenai keterlibatan perusahaan internasional dan AS dalam konflik Gaza. Kebijakan tersebut memicu kritik luas dari komunitas hak asasi manusia.

Dampak terhadap Politik Global dan Hubungan Internasional

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat memegang kekuatan veto yang besar. Selama ini, pemerintah AS sering menggunakan kewenangan tersebut untuk memblokir resolusi yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington. Salah satu contohnya terlihat dalam upaya berulang untuk menghentikan perang Israel di Gaza sebelum tercapainya gencatan senjata pada akhir tahun lalu.

Penarikan Amerika Serikat dari berbagai organisasi internasional diperkirakan akan mengubah keseimbangan kekuatan dalam sistem global. Negara-negara lain, termasuk Uni Eropa dan China, berpotensi mengambil peran yang ditinggalkan AS. Di sisi lain, sejumlah diplomat memperingatkan bahwa berkurangnya keterlibatan AS dapat menurunkan efektivitas kerja sama internasional.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan resmi terhadap pengumuman tersebut pada Kamis pagi, 8 Januari 2026. PBB juga menegaskan harapannya untuk tetap menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama.

Riwayat Penarikan AS dan Dampak Pendanaan Global

Sejak memulai masa jabatan keduanya pada Januari tahun lalu, Trump menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia, Perjanjian Iklim Paris, dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Trump sebelumnya mengambil langkah serupa pada masa jabatan pertamanya, tetapi pemerintahan Presiden Joe Biden kemudian membatalkannya.

Pemerintah AS akan memberlakukan penarikan dari WHO secara efektif pada 22 Januari 2026. Keputusan ini berdampak signifikan karena antara 2024 dan 2025, Amerika Serikat menyumbang sekitar USD 261 juta kepada WHO. Kontribusi tersebut mencakup sekitar 18 persen dari total pendanaan WHO untuk program kesehatan global, termasuk penanggulangan tuberkulosis dan pandemi seperti COVID-19.

Pemerintahan Trump juga melanjutkan larangan pendanaan terhadap UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina. Pemerintahan Biden memulai kebijakan ini, dan Trump kini memperkuatnya kembali. Secara keseluruhan, keputusan Trump menandai babak baru dalam hubungan Amerika Serikat dengan tatanan internasional, dengan implikasi jangka panjang bagi kerja sama global di bidang kesehatan, iklim, dan kemanusiaan.