Empat Tahun Menyusut, Populasi China Cetak Rekor Terendah

aldohamagazine – China kembali mencatat penurunan populasi pada 2025. Sekaligus menandai tahun keempat berturut-turut tren demografi negatif di negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data resmi pemerintah yang dirilis pada Senin. Total populasi China menyusut 3,39 juta jiwa hingga mencapai sekitar 1,4 miliar orang pada akhir 2025. Angka ini menunjukkan laju penurunan yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya dan menegaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah untuk membalikkan krisis populasi sejauh ini belum mampu menghasilkan dampak signifikan.

Data tersebut memperlihatkan tekanan demografis yang semakin berat, terutama karena kombinasi angka kelahiran yang terus merosot dan angka kematian yang meningkat. Situasi ini menambah tantangan struktural bagi China yang tengah menghadapi perlambatan ekonomi dan perubahan sosial yang signifikan.

Angka Kelahiran Anjlok ke Titik Terendah Sejarah

China mencatat angka kelahiran hanya 5,63 per 1.000 penduduk pada 2025, level terendah sejak Partai Komunis China berkuasa pada 1949. Pada saat yang sama, angka kematian naik menjadi 8,04 per 1.000 penduduk, tertinggi sejak 1968. Kombinasi penurunan kelahiran dan peningkatan kematian ini secara langsung mempercepat penyusutan populasi nasional.

Dengan tingkat kesuburan yang diperkirakan hanya sekitar satu kelahiran per perempuan, China berada jauh di bawah tingkat penggantian populasi sebesar 2,1. Sejumlah negara Asia lain juga mengalami tren serupa, namun skala populasi China membuat dampaknya jauh lebih besar dan berpengaruh secara global.

Upaya Pemerintah Dorong Kelahiran Belum Efektif

Menghadapi populasi yang menua, pemerintah di Beijing telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong masyarakat memiliki lebih banyak anak. Pada 2016, China secara resmi menghapus kebijakan satu anak dan menggantinya dengan kebijakan dua anak per pasangan. Namun, ketika kebijakan tersebut gagal meningkatkan angka kelahiran secara berkelanjutan, pemerintah kembali melonggarkan aturan dengan mengizinkan hingga tiga anak per pasangan pada 2021.

Selain perubahan kebijakan, pemerintah juga menawarkan insentif finansial, termasuk subsidi sebesar 3.600 yuan untuk setiap anak berusia di bawah tiga tahun. Sejumlah pemerintah daerah turut memberikan bonus tambahan, memperpanjang cuti melahirkan, serta menyediakan bantuan perumahan dan pendidikan. Meski demikian, biaya hidup yang tinggi dan tekanan ekonomi membuat banyak pasangan muda tetap enggan memiliki anak.

Kontroversi Kebijakan dan Beban Biaya Hidup

Sejumlah kebijakan pro-natalitas justru memicu kontroversi di China. Pemerintah menerapkan pajak baru sebesar 13 persen terhadap alat kontrasepsi, termasuk kondom dan pil KB. Di sisi lain, laporan Institut Penelitian Populasi YuWa di Beijing pada 2024 menegaskan bahwa China termasuk salah satu negara termahal di dunia untuk membesarkan anak. Keluarga muda menanggung beban besar dari biaya pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Kondisi ini membuat berbagai insentif pemerintah belum mampu mengubah keputusan jangka panjang masyarakat terkait pernikahan dan kelahiran.

Dampak Jangka Panjang bagi Ekonomi dan Sosial

Penurunan populasi membawa konsekuensi ekonomi dan sosial yang serius bagi perekonomian terbesar kedua dunia tersebut. Berkurangnya jumlah penduduk usia produktif memperparah penurunan angkatan kerja dan melemahkan sentimen konsumen. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, meningkatnya jumlah lansia menciptakan tekanan besar pada sistem kesejahteraan. Dengan semakin banyak anak muda yang tinggal terpisah dari orang tua, beban perawatan lansia kian bergeser ke negara. Akademi Ilmu Sosial China memperingatkan bahwa dana pensiun nasional semakin menipis dan waktu untuk membangun sistem pendukung yang memadai semakin terbatas. Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan memproyeksikan bahwa populasi China dapat menyusut lebih dari setengahnya pada tahun 2100 jika tren saat ini terus berlanjut.