Kongres AS Dorong Pemakzulan Menhan Terkait Iran

setnis April 24, 2026

aldohamagazine – Seorang anggota parlemen Amerika Serikat mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth. Resolusi tersebut diajukan oleh Yassamin Ansari dari Partai Demokrat pada awal pekan ini. Langkah ini didukung oleh delapan anggota parlemen lain serta kelompok anti-perang. Pemakzulan mencakup enam pasal yang menyoroti berbagai dugaan pelanggaran. Tuduhan tersebut meliputi pelanggaran sumpah jabatan hingga penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, resolusi juga menyoroti dampak kebijakan militer terhadap keselamatan pasukan. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik terkait konflik dengan Iran. Langkah ini menjadi salah satu bentuk tekanan terhadap pejabat kabinet pemerintahan Donald Trump. Meskipun demikian, peluang keberhasilan langkah ini dinilai terbatas. Situasi politik di Kongres menjadi faktor utama yang memengaruhi proses tersebut.

Tuduhan Pelanggaran Hukum Perang dan Korban Sipil

Salah satu pasal utama dalam resolusi menyoroti dugaan pelanggaran hukum perang. Resolusi tersebut menuduh Pete Hegseth mengizinkan atau gagal mencegah operasi militer yang berdampak pada warga sipil. Pihak terkait melaporkan salah satu insiden terjadi di Minab pada 28 Februari. Serangan tersebut menewaskan 175 orang, termasuk banyak anak-anak. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan itu juga merusak infrastruktur sipil. Pentagon mengakui bahwa mereka melakukan serangan berdasarkan intelijen usang. Namun, hingga kini, pihak tersebut belum menyampaikan permintaan maaf resmi. Tuduhan ini menjadi salah satu poin paling serius dalam resolusi. Pelanggaran hukum perang membawa konsekuensi besar dalam hukum internasional. Oleh karena itu, isu ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan pemakzulan.

Dugaan Kebocoran Informasi dan Hambatan Pengawasan Kongres

Selain isu operasi militer, resolusi juga menyinggung dugaan kebocoran informasi. Resolusi itu juga menuduh Pete Hegseth menghalangi pengawasan Kongres Amerika Serikat terhadap operasi militer. Para anggota parlemen menilai pemerintah tidak menyampaikan informasi penting secara lengkap. Kondisi ini membatasi fungsi pengawasan legislatif. Dalam sistem pemerintahan AS, Kongres memegang peran penting dalam pengawasan militer. Tuduhan ini menunjukkan potensi pelanggaran prinsip transparansi. Jika terbukti, hal ini dapat memengaruhi akuntabilitas kebijakan pertahanan. Resolusi tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan militer. Isu ini menjadi salah satu dasar kuat dalam pengajuan pemakzulan.

Klaim Penyalahgunaan Kekuasaan dan Politisasi Militer

Resolusi tersebut juga menuduh Hegseth melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan ini mencakup pelanggaran prinsip non-partisanship dalam angkatan bersenjata. Militer seharusnya bersifat netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Para pengusul resolusi menilai tindakan tersebut merusak integritas institusi militer. Selain itu, reputasi Amerika Serikat di mata internasional disebut ikut terdampak. Dalam pernyataannya, Ansari menegaskan bahwa hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang. Ia juga menyebut tindakan Hegseth memerlukan pemecatan segera. Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas dari pihak pengusul.

Peluang Kecil Lolos di Kongres dan Respons Pentagon

Dominasi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyebabkan kondisi ini. Mayoritas tersebut dapat menghalangi proses menuju pemungutan suara. Laporan dari Axios menyebut langkah ini lebih bersifat tekanan politik. Banyak analis menilai inisiatif ini tidak akan berujung pada pemecatan Pete Hegseth. Sebelumnya, Partai Demokrat juga gagal memakzulkan Kristi Noem dan Pam Bondi. Menanggapi isu ini, Pentagon memberikan pernyataan resmi. Sekretaris pers Kingsley Wilson menyebut langkah tersebut sebagai taktik politik. Ia menegaskan bahwa Departemen Perang tetap menjalankan tujuan Presiden di Iran. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan oposisi.